www.AlvinAdam.com

Berita 24 Bengkulu

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

no image

Posted by On 04.55

Jangan Layani Wartawan Jika Minta THR

JAKARTA, Hargo.co.id â€" Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Dewan Pers mengeluarkan surat imbauan agar tak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan organisasi wartawan, perusahaan pers maupun asosiasi perusahaan pers.

Surat tertanggal 30 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo itu ditujukan mulai dari Sekretariat Negara, Polri, pimpinan BUMN/BUMD, pimpinan perusahaan hingga karo humas dan protokoler Pemprov, Pemkab/Pemkot se-Indonesia.

“Imbauan ini disampaikan untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan atau perusahaan pers,” tulis Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Menurut Yosep Adi Prasetyo, sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas, dan menjunj ung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Sikap itu juga, kata dia, untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang marak saat ini.

“Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun organisasi wartawan dan meminta THR silakan ditolak saja,” imbau Adi Prasetyo.

Sejalan imbauan Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Gorontalo juga ikut mengeluarkan surat yang turut mengimbau semua pihak agar tak melayani wartawan yang mengaku anggota dan pengurus PWI Provinsi Gorontalo.

“Jika ada wartawan yang mengaku anggota atau pengurus PWI Provinsi Gorontalo, meminta sesuatu, termasuk meminta THR, silakan ditolak,” kata Sekretaris PWI Provinsi Gorontalo Fadli Poli.

Menurutnya, apabila memang memaksa, maka catat identitasnya, nomor handphone dan kemudian laporkan ke PWI Gorontalo.

“Atau bisa juga langsung melapor ke Dewan Pers, jika pelakunya bukan dari PWI,” ujar Fadli Poli.
Terkait edaran Dewan Pers, Bupa ti Boalemo Darwis Moridu menyambut positif.

“Saya tentunya menyambut positif edaran tersebut. Apalagi itu lahir dan menjadi ketentuan dari Dewan Pers itu sendiri,” kata Darwis Moridu diwawancarai Gorontalo Post di rumah jabatan, Senin (6/6).

Sementara itu Plt. Walikota Gorontalo Charles Budi Doku mengaku tak sependapat dengan imbauan Dewan Pers. Sebab, Gorontalo kental dengan tradisi sadakah menjelang hari raya.

“Saya kira tidak ada masalah untuk berbagi THR kepada siapa saja asal iklas dan dilakukan dengan cara yang benar,” kata Budi Doku.

Budi juga menegaskan, pemberian THR bagi pers juga tidak bisa diartikan mengurangi profesionalitas. Seperti halnya pula jika ada warga yang bersedekah memberi THR untuk tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

“Intinya ini dipahami dalam konteks saling berbagi. Itu saja,” ujar Budi.

Hal senada disampaikan Bupati Gorontalo Prof DR Ir Nelson Pomalingo.

“THR itu kegembiraan membagi rasa sebenar nya, kenapa harus dilarang. Kalau saya kepingin memberikan kepada wartawan kenapa tidak?,” Ujar Bupati Gorontalo Prof DR Ir Nelson Pomalingo.

Terlebih tambahnya THR tersebut ada, karena hubungan baik yang terjalin antara dirinya dengan Wartawan selama ini.

“Tetapi itu (THR) bukan berarti mencekoki wartawan, mencekoki mereka (untuk) tidak memberitakan, atau kedua terjadi kolusi (antara pemerintah dan wartawan),” jelas Nelson.

“Itu bagi saya hubungan baik, hubungan kemanusiaan yang tidak bisa diputuskan, jadi saya tidak setuju dengan itu,” tambah Bupati Gorontalo. (gp/hg)

Sumber: Google News | Berita 24 Gorontalo

no image

Posted by On 17.59

Jangan Beri THR ke Anggota PWI Gorontalo

GORONTALO, Hargo.co.id â€" Merujuk dari surat edaran yang dikeluarkan Dewan Pers Nomor 264/DP-KV-2018, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Gorontalo melarang seluruh anggotanya untuk terima Tunjangan Hari Raya (THR).

Perlu disampaikan bahwa, Dewan Pers telah mengeluarkan surat edaran yang mana mengimbau kepada semua pihak untuk tak melayani permintaan THR, permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh organisasi pers, perusahaan pers ataupun organisasi wartawan.

Hal ini bertujuan untuk menghindari penipuan, penyalagunaan profesi wartawan oleh oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan ataupun perusahaan pers. Surat Dewan Pers itu ditujukan kepada Sekretaris Negara, Kapolri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan dan Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab dan Pemkot se Indones ia.

Menyahuti surat tersebut, PWI Gorontalo langsung membuat surat dengan nomor 16/A/PWI-PP-GTLO/VI/2018 tertanggal 4 Juni 2018 dengan prihal yakni mengimbau kepada semua pihak untuk tak melayani wartawan yang mengaku anggota dan pengurus PWI Provinsi Gorontalo.

Jika ada wartawan yang mengaku anggota atau pengurus PWI Provinsi Gorontalo, meminta sesuatu, termasuk meminta THR, silahkan ditolak. Kalau memang memaksa, catat identitasnya, nomor handphone, laporkan ke PWI Gorontalo. Atau bisa juga langsung melapor ke Dewan Pers, jika pelakunya bukan dari PWI, tegas Sekretaris PWI Provinsi Gorontalo, Fadli Poli. (vr/hg)

Sumber: Google News | Berita 24 Gorontalo

thumbnail

Posted by On 03.09

"Stakeholder" Penerbangan Wajib Lakukan Ini Selama Libur ...

Menjelang Lebaran tahun 2018, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso melakukan inspeksi posko Lebaran dan rampcheck ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (3/6/2018)Dok. Humas Ditjen Hubud Menjelang Lebaran tahun 2018, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso melakukan inspeksi posko Lebaran dan rampcheck ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (3/6/2018)


KOMPAS.com - Pemerintah mengingatkan para stakeholder penerbangan untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan pengawasan angkutan udara pada musim libur Lebaran 2018.

Hal itu dilakukan mengingat jumlah penumpang angkutan udara pada liburan kali ini diprediksi meningkat hingga 10,78 persen dibandingkan tahun lalu.

Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah penumpang domestik dan internasional diprediksi 5.870.823 orang, sementara realisasi jumlah penumpang tahun lalu yakni 5.299.513 orang.

Dirjen Perhubungan Udara, Agus Santoso, mengatakan kenaikan jumlah penumpang mulai H-7 hingga H+7 Lebaran mencapai 600.000 orang.

(Baca: Pemudik Wajib Cek Tarif Tiket Pesawat untuk Mudik Balik Lebaran)

Kenaikan jumlah penumpang sebanyak itu, imbuhnya, harus diantisipasi dengan baik sehingga tingkat keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayanan tetap terjaga dengan baik.

"Ingatlah bahwa penerbangan kita sekarang sedang disorot oleh dunia internasional karena keberhasilan kita dalam meningkatkan dengan pesat keselamatan dan keamanan penerbangan,” ujar Agus dalam siaran tertulis, Senin (4/6/2018).

Langkah konkret

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, selaku regulator penerbangan, memberikan instruksi tersebut kepada Otoritas Bandar Udara (OBU), pengelola bandar udara, Perum LPPNPI (AirNav Indonesia), dan maskapai penerbangan.

Agus menginstruksikan OBU untuk mengawasi kesiapan bandar udara di wilayahnya secara menyeluruh.

Kesiapan itu meliputi peralatan, personalia, serta operator penerbangan yang beroperasi di wilayahnya termasuk armada dan crew.

Sementara pengelola bandar udara harus mengecek kesiapan fasilitas peralatan dan personalia bandar udara.

Di samping itu, pengelola bandara mesti melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan.

"Optimalkan jam operasi penerbangan dan slot time," ujarnya.

Dirjen Perh   ubungan Udara, Agus Santoso, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait seaplane, Senin (26/3/2018). Keberadaan seaplane akan mendukung nomadic tourism dan membuka keterisolasian daerah terpencil.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Dirjen Perhubungan Udara, Agus Santoso, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait seaplane, Senin (26/3/2018). Keberadaan seaplane akan mendukung nomadic tourism dan membuka keterisolasian daerah terpencil.
Ia meminta Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) mengoptimalkan sistem pelayanan navigasi penerbangan.

Di samping itu, AirNav Indonesia diminta meninjau dan memastikan kemampuan dan kapasitas pelayanan telekomunikasi penerbangan terkait fasilitas, personalia, dan prosedur.

AirNav Indonesia juga diminta meninjau dan memastikan penyesuaian jam operasi sesuai operasional bandar udara.

Terakhir, ia melanjutkan, maskapai penerbangan harus mengecek kesiapan armada dan crew, memberikan pelayanan kepada penumpang se suai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015, memberlakukan tarif sesuai PM 14 Tahun 2016, dan mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management).

Fokus perhatian

Saat ini, Ditjen Perhubungan Udara melakukan pengawasan dari sisi keselamatan, keamanan, navigasi, dan angkutan udara di 36 bandar udara di seluruh Indonesia.

Pengawasan dilakukan terhadap penerbangan domestik mau pun luar negeri.

Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa TimurKOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa TimurSelain itu, ada 12 rute penerbangan yang diperhatikan secara khusus karena dari tahun ke tahun jumlah penumpangnya selama Lebaran selalu meningkat.

Kedua belas rute tersebut adalah dari Jakarta (Bandara Soekarno-Hat ta) menuju Balikpapan, Bali, Gorontalo, Jogja, Medan, Manado, Padang, Palembang, Solo, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Pengawasan tersebut untuk memberi rasa aman kepada masyarakat dan sekaligus untuk mengingatkan para stakeholder untuk meningkatkan kinerjanya.

"Terkait 12 rute penerbangan tersebut, kami juga pastikan pasokan jumlah kursi pesawat lebih banyak dari perkiraan jumlah perkiraan permintaan dari masyarakat,” kata Agus.

Rampcheck

Kemarin (3/6/2018), Dirjen Perhubungan Udara, Agus Santoso, mendampingi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, melakukan inspeksi posko Lebaran dan rampcheck ke Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Udara mengunjungi ruang Operation Command Centre (OCC) Bandara dan melakukan rampcheck satu pesawat Lion Air.

Menteri Perhubungan, Budi Karya, berterima kasih kepada petugas OCC dari PT Angkasa Pura II yang sudah membuat mekanisme koordinasi dan pengawasan di bandara terbesar di Indonesia tersebut.

(Baca: Sambangi Bandara Soekarno Hatta, Ini yang Jadi Sorotan Menhub)

Ia mengingatkan para petugas OCC untuk melakukan komunikasi maksimal dengan seluruh stakeholder di bandara dan jangan ada egosentris. Menurut dia, petugas OCC sebagai koordinator jangan minta dilayani tetapi melayani.

Selain itu, akurasi harus dijaga karena data-data dari OCC akan menjadi acuan yang dipakai masyarakat. Untuk itu, Budi Karya meminta media massa untuk terlibat sehingga terjadi proses check and balance.

"Libatkan media untuk menjadi bagian dari operasi ini karena masukan masyarakat sangat berarti bagi kita. Sebaliknya, operasi yang kita hasilkan juga harus dikomunikasikan pada masyarakat. Dengan data yang terbuka ini akan mendorong operator penerbangan untuk berbuat lebih baik," ujarnya.

Menjelang Lebaran tahun 2018, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso melakukan inspeksi posko Lebaran dan rampcheck ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (3/6/3018)Dok. Humas Ditjen Hubud Menjelang Lebaran tahun 2018, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso melakukan inspeksi posko Lebaran dan rampcheck ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (3/6/3018)

Budi juga meminta OCC untuk melakukan operasi dengan kosisten baik selama mau pun setelah periode mudik Lebaran.

"Setiap hari harus dilakukan cek dan ricek. Kalau hanya selama mudik saja tidak akan ada artinya. Tapi kalau setiap hari dilakukan, kita bisa mengetahui level of service, safety dan security bagi kita semua," katanya.

Dari posko Lebaran Bandara Soekarno Hatta, Menteri Perhubung an dan Dirjen Perhubungan Udara yang didampingi Dirut PT. Angkasa Pura 2, Muhammad Awaluddin, melakukan rampcheck di Terminal 1B.

Budi Karya memeriksa pelayanan di terminal bandara dan memeriksa kelaikan terbang satu pesawat Boeing B737 Lion Air yang terparkir di apron.

Kondisi fisik pesawat mulai dari ban dan body pesawat, surat/ dokumen, dan awak pesawat tak luput dari pengecekan.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Keselamatan Keamanan Penerbangan

Berita Terkait

Buka Tutup Bandara Sekitar Gunung Merapi Demi Keselamatan Penerbangan

Efek Jera Mesti Dijatuhkan bagi Penghembus Isu Bom di Penerbangan

Libur Lebaran Lebih Panjang, Garuda Tambah Frekuensi Penerbangan

Jelang Puncak Libur Lebaran, "Overlay Runway" Bandara akan Dihentikan

Terkini Lainnya

Luhut: Karyawan Garuda Sepakat Tidak Ada Mogok Kerja

Luhut: Karyawan Garuda Sepakat Tidak Ada Mogok Kerja

Makro 04/06/2018, 16:38 WIB Menperin: Revolusi Industri Harusnya Tak Disruptif tapi Transformatif

Menperin: Revolusi Industri Harusnya Tak Disr uptif tapi Transformatif

Makro 04/06/2018, 16:06 WIB Gubernur BI: Kita Mengalami Inflasi Terendah Jelang Lebaran

Gubernur BI: Kita Mengalami Inflasi Terendah Jelang Lebaran

Makro 04/06/2018, 15:53 WIB Tagihan PKPU SNP Finance Capai Rp 4,07 Triliun

Tagihan PKPU SNP Finance Capai Rp 4,07 Triliun

Makro 04/06/2018, 15:32 WIB Turis Malaysia Salip Dominasi Turis asal China di Indonesia

Turis Malaysia Salip Dominasi Turis asal China di Indonesia

Makro 04/06/2018, 15:1 8 WIB Investor Asing Pemberi Pinjaman di Fintech Nasional Meningkat

Investor Asing Pemberi Pinjaman di Fintech Nasional Meningkat

Keuangan 04/06/2018, 13:51 WIB 'Di Jawa Ini Kurang Makan Ikan...'

"Di Jawa Ini Kurang Makan Ikan..."

Makro 04/06/2018, 13:39 WIB Survei Kemenhub: Puncak Arus Mudik Diprediksi pada H-6

Survei Kemenhub: Puncak Arus Mudik Diprediksi pada H-6

Makro 04/06/2018, 13:08 WIB BPS Minta Pemerintah Waspadai Harga Daging dan Telur Ayam

BPS Minta Pemerintah Waspadai Harga Daging dan Telur Ayam

Makro 04/06/2018, 12:54 WIB Fintech Syariah Ini Hadirkan Fitur Transfer Emas untuk THR

Fintech Syariah Ini Hadirkan Fitur Transfer Emas untuk THR

Rilis 04/06/2018, 12:39 WIB Kemenpan-RB: Honorer Didominasi Tenaga Administrasi

Kemenpan-RB: Honorer Didominasi Tenaga Administrasi

Makro 04/06/2018, 12:12 WIB Jelang Lebaran   , Aprindo Pastikan Stok Barang Kebutuhan Pokok Aman

Jelang Lebaran, Aprindo Pastikan Stok Barang Kebutuhan Pokok Aman

Makro 04/06/2018, 12:03 WIB Inflasi Mei Capai 0,21 Persen

Inflasi Mei Capai 0,21 Persen

Makro 04/06/2018, 11:43 WIB 'Stakeholder' Penerbangan Wajib Lakukan Ini Selama Libur Lebaran 2018

"Stakeholder" Penerbangan Wajib Lakukan Ini Selama Libur Lebaran 2018

Rilis 04/06/2018, 11:16 WIB Bahas Nasib Honorer, DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Gabungan

Bahas Nasib Honor er, DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Gabungan

Makro 04/06/2018, 11:07 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 Gorontalo

no image

Posted by On 00.41

Gunakan Ijazah Ilegal, Komisioner KPU Terancam Dipecat

GORONTALO, Hargo.co.id â€" Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia nampaknya tidak main-main dalam menerapkan aturan persyaratan menjadi Komisioner KPU Provinsi hingga Kabupaten/ Kota yang ada di seluruh Indonesia.

Hal ini seperti yang ditegaskan langsung oleh Komisioner KPU RI, Viryan Aziz saat menggelar kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo Sabtu (2/6) kemarin. Viryan menegaskan, jika ada pelanggaran persyaratan yang dilakukan oleh calon anggota KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota, akan langsung dicoret.

Namun, bila pelanggaran persyaratan dilakukan oleh calon yang sudah ditetapkan menjadi komisioner, laporannya akan diproses lewat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Hal ini ditegaskan oleh Viryan saat menanggapi maraknya isu dugaan penggunaan ijazah ilegal oleh salah seorang oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo belakanga n ini.

Viryan mengatakan, terkait penggunaan ijazah ilegal oleh oknum Komisioner KPU Provinsi Gorontalo memang sempat sampai di meja Komisioner KPU RI, saat pelaksanaan pleno di Jakarta. Namun saat itu, laporan yang masuk tidak disertai bukti kuat dugaan itu. Sehingga tidak ditindaklanjuti oleh KPU RI.

“Kita tidak menemukan hal tersebut, kalau hanya laporan memang ada kemarin,” terangnya.

Olehnya, jikapun memang benar laporan itu menurut Viryan, untuk saat ini seharusnya laporan disampaikan langsung ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, agar ditindak lanjuti dengan pemeriksaan terhadap laporan yang dimaksud.

“Masyakarat silahkan lapor ke DKPP RI dengan menyertakan bukti-bukti kuat, nanti tindak lanjutnya akan langsung dilakukan oleh DKPP,” terangnya.

Lebih lanjut Viryan mengatakan, Pihaknya sendiri secara tegas tentunya sangat selektif dalam menjalankan tahapan perekrutan komisioner KPU.

“Kalau m emang terbukti, akan kita berhentikan, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon,” tambahnya.

Namun demikian Viryan juga berharap kepada masyarakat yang ingin mengajukan laporan terkait persyaratan calon komisioner, untuk ikut melampirkan bukti, jika ingin membuat sebuah laporan. Karena jika laporan yang tidak disertai bukti, maka tidak akan ditindaklanjuti oleh Komisioner KPU RI. (yds-gp/hg)

Sumber: Google News | Berita 24 Gorontalo

no image

Posted by On 01.05

Penukaran Dibatasi, BI Siapkan Rp 14 M Uang Baru

GORONTALO, Hargo.co.id â€" Jelang Idul Fitri 1439 Hijriah, kebutuhan uang baru meningkat. Khususnya di Gorontalo, uang baru dengan pecahan kecil, banyak digunakan untuk menenuhi tradisi zakati. Menyikapi hal itu, Bank Indonesia (BI) perwakilan Gorontalo telah menyiapkan uang baru lebih dari Rp 14 Miliar.

Layanan penukaran uang baru sendiri akan digelar 7-8 Juni 2018 yang akan di pusatkan di halaman Rumah Dinas (Rudis) Gubernur Gorontalo. Selain itu, BI telah bekerjasama dengan 14 Bank di Gorontalo untuk membantu melayani masyarakat dalam penukaran uang.

“Jadi totalnya, kami sampaikan bahwa berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, kami menyediakan uang pecahan kecil yang lebih memadai dan lebih banyak dari periode-periode sebelumnya,” ungkap Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Ricky Perdana Gozali, didampingi 14 pimpinan perbankan yang ada di Gorontalo, Kamis (31/ 5).

Sebelumnya dari catatan Gorontalo Post, total penukaran uang kecil pada 2016 tercatat sebesar Rp 8 Miliar. Setahun kemudian tahun 2017, total penukaran uang baru pecahan kecil bertambah menjadi Rp 14,2 Miliar.
BI pun menetapkan plafon maksimal uang yang ditukarkan kepada masyarakat sebesar Rp 3,9 Juta dengan rincian pecahan Rp 20.000 sebanyak Rp 2 Juta, Rp 10.000 sebanyak Rp 1 Juta, Rp 5.000 sebanyak Rp 500 Ribu, dan Rp 2.000 sebanyak Rp 400 Ribu.

Namun demikian, BI akan membatasi satu kali penukaran untuk setiap orang. Hal itu akan dilakukan dengan merekam identitas setiap individu melalui KTP, SIM dan dokumen lainnya. Selain BI, ada 14 bank yang melayani penukaran uang kecil khusus kepada nasabahnya yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, Bank Sulutgo, Bank BTN, Bank Mega, Bank Mualamat, Bank Mandiri Syariah, Bank Danamon, bank Panin, Maybank, Bank Sinarmas dan Bank Nobu.

“Layanan penukaran ini gratis, tidak dipungut biaya,” tegas Ricky.

Se lain itu, BI bekerja sama dengan bank umum Gorontalo akan menyiapkan pemenuhan uang baik pecahan besar maupun pecahan kecil agar kebutuhan uang rupiah di masyarakat Gorontalo secara luas dapat terpenuhi.

“Kegiatan penukaran uang pecahan kecil dan pemenuhan kebutuhan uang perbankan menjelang Idul Fitri diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat di Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.(axl-gp/hg)

Sumber: Google News | Berita 24 Gorontalo

thumbnail

Posted by On 19.17

Ikan Paus Pembunuh Terlihat Empat Kali di Perairan Gorontalo

Ikan Paus Pembunuh Terlihat Empat Kali di Perairan Gorontalo Reporter:

Antara

Editor:

Tulus Wijanarko

Sabtu, 2 Juni 2018 06:45 WIB
Paus Orca, atau yang dikenal juga dengan istilah paus pembunuh meloncat ke udara setinggi 4,5 meter saat sedang berburu seekor lumba-lumba. Mamalia seberat 8 ton ini sudah mengejar mangsanya selama 2 jam. Dailymail.co.uk

Paus Orca, atau yang dikenal juga dengan istilah paus pembunuh meloncat ke udara setinggi 4,5 meter saat sedang berburu seekor lumba-lumba. Mamalia seberat 8 ton ini sudah mengejar mangsanya selama 2 jam. Dailymail.co.uk

TEMPO.CO, Gorontalo - Paus orca (Orcinus Orca) atau ikan paus pembunuh setidaknya empat kali terlihat berada di perairan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sejak Januari hingga bulan Mei. Salah seorang nelayan Botubarani, Arfan Ali, mengaku melihat paus orca melintas di perairan Desa Botubarani.

"Saat itu saya sedang membawa dua orang turis mancanegara dan seorang pemandu, lalu tiga ekor paus orca melintas pada tanggal 26 Maret di sekitar lokasi wisata Hiu Paus," kata Arfan, Kamis, 31 Mei 2018.

Ia mengaku, pada 22 Mei lalu, tiga ekor puas orca kembali terlihat, dua ekor berukuran besar dan satu ekor berukuran sekitar tiga meter.

Peneliti paus orca, Verrianto Madjowa, menjelaskan, kemunculan mamalia laut di perairan Gorontalo terjadi pada Februari, Maret, dan Mei. "Di Botubarani, paus pembunuh ini men yusur di pinggiran pantai berjarak 350 meter dari pasang tertinggi. Tanggal 22 Mei tiga paus pembunuh melintas di Botubarani," katanya.

Paus pembunuh dengan nama lokal “paupausu” itu juga terlihat pada 26 Maret. Tiga ekor terlihat di Botubarani dan Kurenai. "Sementara pada bulan Februari, paus pembunuh muncul tanggal 7 di Botubarani dan tanggal 23 di Lopo-Kayubulan, Batudaa Pantai," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) itu.

ANTARA

Artikel lain: Bertambah, Jumlah Spesies Burung Khas Indonesia

Lihat Juga

Terkait
  • Selain Paus Pembunuh, Ini 8 Hewan Bisa Bicara Bahasa Manusia

    Selain Paus Pembunuh, Ini 8 Hewan Bisa Bicara Bahasa Manusia

    5 Februari 2018
  • Hebat, Paus Pembunuh Bisa Berbicara Bahasa Manusia

    Hebat, Paus Pembunuh Bisa Berbicara Bahasa Manusia

    2 Februari 2018
  • Rekomendasi
  • 4 Hal Dibalik Tingginya Minat Orang Indonesia Berwisata ke Jepang

    4 Hal Dibalik Tingginya Minat Orang Indonesia Berwisata ke Jepang

    3 jam lalu
  • Singa   pore Airlines dan 5 Penerbangan Terpanjang di Dunia Lainnya

    Singapore Airlines dan 5 Penerbangan Terpanjang di Dunia Lainnya

    17 jam lalu
  • Uniknya Yekaterinburg, Saksi Bisu Kisah Kaisar Terakhir di Rusia

    Uniknya Yekaterinburg, Saksi Bisu Kisah Kaisar Terakhir di Rusia

    1 hari lalu
  • Di Taman Nasional Pollino Ini Ditemukan Pohon Tertua di Eropa

    Di Taman Nasional Pollino Ini Ditemukan Pohon Tertua di Eropa

    2 hari lalu
  • Foto
  • Intip Upacara Ritual Pemakaman Masyarakat Hindu Tengger

    Intip Upacara Ritual Pemakaman Masyarakat Hindu Tengger

    1 hari lalu
  • Wisatawan Padati Pantai Maya Bay Jelang Ditutup Sementara

    Wisatawan Padati Pantai Maya Bay Jelang Ditutup Sementara

    1 hari lalu
  • Serunya Tamasya Jelajahi Bangkai Kapal di Perairan Peru

    Serunya Tamasya Jelajahi Bangkai Kapal di Perairan Peru

    3 hari lalu
  • Aksi Menantang Kompetisi Mengejar Keju di Bukit Curam

    Aksi Menantang Kompetisi Mengejar Keju di Bukit Curam

    3 hari lalu
  • Video
  • Selamatkan Penyu Cacat

    Selamatkan Penyu Cacat

    4 hari lalu
  • Xin-Xin, si Imut Panda Raksasa Betina di Meksiko

    Xin-Xin, si Imut Panda Raksasa Betina di Meksiko

    6 hari lalu
  • Kunjungi Tiga Tempat ini!

    Kunjungi Tiga Tempat ini!

    7 hari lalu
  • Museum Apung di Tebing Karst Menarik Perhatian Publik

    Museum Apung di Tebing Karst Menarik Perhatian Publik

    13 hari lalu
  • terpopuler
  • 1

    Di Jalur Mudik, Tandai 4 Kuliner Legendaris di Sepanjang Pantura

  • 2

    Singapore Airlines dan 5 Penerbangan Terpanjang di Dunia Lainnya

  • 3

    Sail Saleh Moyo Tambora 2018 Dimeriahkan 17 Kegiatan

  • 4

    Seribu Anak Yatim dan Dhuafa Berma in Angklung di Ocean Dream Samudra

  • 5

    Bertambah, Jumlah Spesies Burung Khas Indonesia yang Ditemukan

  • Fokus
  • Jadi Ganjalan Opini WTP, Begini Nasib Lahan RS Sumber Waras

    Jadi Ganjalan Opini WTP, Begini Nasib Lahan RS Sumber Waras

  • Kasus First Travel, Aset Disita hingga Hukuman 20 Tahun Penjara

    Kasus First Travel, Aset Disita hingga Hukuman 20 Tahun Penjara

  • Kontroversi Kenaikan THR PNS, Pemerintah Harus Waspadai Hal Ini

    Kontroversi Kenaikan THR PNS, Pemerintah Harus Waspadai Hal Ini

  • Hukuman Bercanda Bawa Bom dan Pembuka Paksa Jendela Lion Air

    Hukuman Bercanda Bawa Bom dan Pembuka Paksa Jendela Lion Air

  • Terkini
  • Ikan Paus Pembunuh Terlihat Empat    Kali di Perairan Gorontalo

    Ikan Paus Pembunuh Terlihat Empat Kali di Perairan Gorontalo

    2 jam lalu
  • Bertambah, Jumlah Spesies Burung Khas Indonesia yang Ditemukan

    Bertambah, Jumlah Spesies Burung Khas Indonesia yang Ditemukan

    2 jam lalu
  • 4 Hal Dibalik Tingginya Minat Orang Indonesia Berwisata ke Jepang

    4 Hal Dibalik Tingginya Minat Orang Indonesia Berwisata ke Jepang

    3 jam lalu
  • Sail Saleh Moyo Tambora 2018 Dimeriahkan 17 Ke   giatan

    Sail Saleh Moyo Tambora 2018 Dimeriahkan 17 Kegiatan

    19 jam lalu
  • Singapore Airlines dan 5 Penerbangan Terpanjang di Dunia Lainnya

    Singapore Airlines dan 5 Penerbangan Terpanjang di Dunia Lainnya

    20 jam lalu
  • Di Jalur Mudik, Tandai 4 Kuliner Legendaris di Sepanjang Pantura

    Di Jalur Mudik, Tandai 4 Kuliner Legendaris di Sepanjang Pantura

    23 jam lalu
  • Pengalaman Trinity ke Israel, Penjual Suvenir Berbahasa Indonesia

    Pengalaman Trinity ke Israel, Penjual Suvenir Berbahasa Indonesia

    1 hari lalu
  • Lima Agenda Festival Budaya Sepanjang Juni 2018

    Lima Agenda Festival Budaya Sepanjang Juni 2018

    1 hari lalu
  • Berkunjung ke Israel, Ini Tempat Liburan Favorit Orang Indonesia

    Berkunjung ke Israel, Ini Tempat Liburan Favorit Orang Indonesia

    1 hari lalu
  • Selengkapnya Grafis

    Frantinus Nirigi Bisa Dihukum 8 Tahun Penjara Akibat Candaan Bom

    Frantinus Nirigi yang mengaku membawa bom di dalam pesawat Lion Air, ia diancam 8 tahun penjara. Sebanyak 10 kasus serupa terjadi sepanjang Mei 2018.

    Sumber: Google News | Berita 24 Gorontalo